Abstrak

Artikel ini membahas ketimpangan demokrasi yang terjadi di Indonesia selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan fokus perbandingan antara demokrasi liberal versus demokrasi pancasila. Penulis coba menyoroti bagaiamana reformasi politik pasca-orde baru belum berhasil sepenuhnya membawa keadilan sosial dan kebebasan berpendapat yang merata. Dalam konteks ini, kebebasan pers dan hak asasi manusia sering kalai terancam oleh kebajikan pemerintahan yang represif, termasuk pengunaan UU ITE untuk membungkam kritik. Politik identitas juga menjadi isu yang menonjol, sering digunakan untuk polarisasi masyarakat dan mengalihkan perhatian isu-isu penting. Artikel ini mengajak para pembaca untuk mempertimbangkan kembali etika politik dan keadilan dalam pemerintahan, serta menyoroti pentingnya demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dengan mengadopsi demokrasi dengan nilai-nilai pancasila, diharapkan Indonesia dapat memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan kesejateraan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Jokowi, kebebasan berpendapat, Politik identitas, UU ITE, Demokrasi Liberal, Demokrasi Pancasila, Ketimpangan Sosial, Partisipasi Politik, Hak Asasi Manusia

Abstract

This article discusses the democratic inequality that occurred in Indonesia during the era of President Joko Widodo's leadership, with a comparative focus between liberal democracy versus Pancasila democracy. The author tries to highlight how post-New Order political reform has not been completely successful in bringing social justice and equal freedom of expression. In this context, press freedom and human rights are often threatened by the virtues of repressive governments, including the use of the ITE Law to silence criticism. Identity politics is also a prominent issue, often used to polarize society and divert attention from important issues. This article invites readers to reconsider political ethics and justice in government, and highlights the importance of a more inclusive and transparent democracy. By adopting democracy with Pancasila values, it is hoped that Indonesia can strengthen political stability and improve people's welfare.

Keywords: Democracy, Jokowi, freedom of opinion, identity politics, ITE Law, Liberal Democracy, Pancasila Democracy, Social Inequality, Political Participation, Human Rights