Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemikiran Islam sebagai agama kompatibel dengan demokrasi sebagai ideologi politik dalam hal keadilan, partisipasi politik, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Metode penelitian menggunakan studi literatur, seperti buku, jurnal, dan makalah seminar berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak sama secara doktrinal. Fakta bahwa Islam adalah agama dan demokrasi adalah ideologi membuat keduanya tidak selalu dapat dikaitkan satu sama lain. Banyak kepercayaan dan keyakinan dalam agama Islam yang masih bertentangan dengan demokrasi, misalnya dalam hal kedaulatan dan hak warga negara non-muslim dan perempuan. Walaupun ajaran Islam dan demokrasi tidak selalu dapat diselaraskan secara langsung, masih ada peluang mengeksplorasi ajaran-ajaran kitab suci Islam dan al-Sunnah berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti isu-isu tentang negara dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Islam dan demokrasi tidak sepenuhnya kompatibel, misalnya dalam Islam, kedaulatan sepenuhnya adalah otoritas Allah dan tidak bisa diganggu gugat, sedangkan dalam demokrasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dapat diubah sesuai keinginan rakyat. Keduanya dapat kompatibel melalui pendelegasian kedaulatan, seperti melalui pemilihan umum dan pemilihan pemerintahan yang sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip demokrasi.